Pengelompokan Tindak Pidana Korupsi

Category: Berita Published: Thursday, 30 March 2017 Written by Admin

 

30 (TIGA PULUH) BENTUK / JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI DIKELOMPOKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Melawan Hukum Untuk Memperkaya Diri Sendiri dan Dapat Merugikan Keuangan Negara

Pasal 2, Ayat 1 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”.

Read more ...

Tim Advokasi Dua Noor Lanjutkan !

Category: Berita Published: Sunday, 26 March 2017 Written by Admin

Advokat JUSTITIA LAW FIRM & Co bekerjasama dengan Senior Partner H. M. SAIFUL BAHRI & ASSOCIATED menjadi Tim Advokasi & Konsultan Hukum Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Barito Kuala Periode 2018 - 2023

 

Tim Advokasi WAHID - HUSAIRI Lanjutkan !

Category: Berita Published: Sunday, 26 March 2017 Written by Admin

Advokat JUSTITIA LAW FIRM & Co bekerjasama dengan Senior Partner H. M. SAIFUL BAHRI & ASSOCIATED menjadi Tim Advokasi & Konsultan Hukum Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Hulu Sungai Utara Periode 2018 - 2023

WAHID - HUSAIRI Lanjutkan !

Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Category: Berita Published: Saturday, 12 November 2016

 

Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Dasar Hukum Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bersandar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standart Audit APIP, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Tanggal 30 Desember 2013, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Read more ...

DASAR HUKUM APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)

Category: Berita Published: Friday, 11 November 2016

DASAR HUKUM APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)

 

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) meliputi:

 

1.   Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Bab X Pengendalian intern pemerintah, Pasal 58 ayat (1) yang berbunyi: dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh, ayat (2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan angka 2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Read more ...