SUMPAH PEMUDA

Category: Berita Published: Friday, 28 October 2016

SOEMPAH PEMOEDA
Pertama :
- KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGAKOE BERTOEMPAH DARAH JANG SATOE, TANAH AIR INDONESIA

Kedua :
- KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA, MENGAKOE BERBANGSA JANG SATOE, BANGSA INDONESIA

Ketiga :
- KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGJOENJOENG BAHASA PERSATOEAN, BAHASA INDONESIA

Djakarta, 28 Oktober 1928

 

Teks Soempah Pemoeda dibacakan pada waktu Kongres Pemoeda yang diadakan di
Waltervreden (sekarang Jakarta) pada tanggal 27 - 28 Oktober 1928 1928.

Panitia Kongres Pemoeda terdiri dari :

Ketua : Soegondo Djojopoespito (PPPI)
Wakil Ketua : R.M. Djoko Marsaid (Jong Java)
Sekretaris : Mohammad Jamin (Jong Sumateranen Bond)
Bendahara : Amir Sjarifuddin (Jong Bataks Bond)
Pembantu I : Djohan Mohammad Tjai (Jong Islamieten Bond)
Pembantu II : R. Katja Soengkana (Pemoeda Indonesia)
Pembantu III : Senduk (Jong Celebes)
Pembantu IV : Johanes Leimena (yong Ambon)
Pembantu V : Rochjani Soe'oed (Pemoeda Kaoem Betawi)
Peserta :

1.    Abdul Muthalib Sangadji

2.    Purnama Wulan

3.    Abdul Rachman

4.    Raden Soeharto

5.    Abu Hanifah

6.    Raden Soekamso

7.    Adnan Kapau Gani

8.    Ramelan

9.    Amir (Dienaren van Indie)

10.  Saerun (Keng Po)

11.  Anta Permana

12.  Sahardjo

13.  Anwari

14.  Sarbini

15.  Arnold Manonutu

16.  Sarmidi Mangunsarkoro

17.  Assaat

18.  Sartono

19.  Bahder Djohan

20.  S.M. Kartosoewirjo

21.  Dali

22.  Setiawan

23.  Darsa

24.  Sigit (Indonesische Studieclub)

25.  Dien Pantouw

26.  Siti Sundari

27.  Djuanda

28.  Sjahpuddin Latif

29.  Dr.Pijper

30.  Sjahrial (Adviseur voor inlandsch Zaken)

31.  Emma Puradiredja

32.  Soejono Djoenoed Poeponegoro

33.  Halim

34.  R.M. Djoko Marsaid

35.  Hamami

36.  Soekamto

37.  Jo Tumbuhan

38.  Soekmono

39.  Joesoepadi

40.  Soekowati (Volksraad)

41.  Jos Masdani

42.  Soemanang

43.  Kadir

44.  Soemarto

45.  Karto Menggolo

46.  Soenario (PAPI & INPO)

47.  Kasman Singodimedjo

48.  Soerjadi

49.  Koentjoro Poerbopranoto

50.  Soewadji Prawirohardjo

51.  Martakusuma

52.  Soewirjo

53.  Masmoen Rasid

54.  Soeworo

55.  Mohammad Ali Hanafiah

56.  Suhara

57.  Mohammad Nazif

58.  Sujono (Volksraad)

59.  Mohammad Roem

60.  Sulaeman

61.  Mohammad Tabrani

62.  Suwarni

63.  Mohammad Tamzil

64.  Tjahija

65.  Muhidin (Pasundan)

66.  Van der Plaas (Pemerintah Belanda)

67.  Mukarno

68.  Wilopo

69.  Muwardi

70.  Wage Rudolf Soepratman

71.  Nona Tumbel

Catatan :
Sebelum pembacaan teks Soempah Pemoeda diperdengarkan lagu"Indonesia Raya"
gubahan W.R. Soepratman dengan gesekan biolanya.

1.    Teks Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 bertempat
di Jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat sekarang menjadi Museum Sumpah
Pemuda, pada waktu itu adalah milik dari seorang Tionghoa yang bernama Sie
Kong Liong.

2.    2. Golongan Timur Asing Tionghoa yang turut hadir sebagai peninjau
Kongres Pemuda pada waktu pembacaan teks Sumpah Pemuda ada 4 (empat) orang
yaitu :
a. Kwee Thiam Hong
b. Oey Kay Siang
c. John Lauw Tjoan Hok
d. Tjio Djien kwie

 

 

SUMBER http://sumpahpemuda.org/

Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2016 Indonesia Jaya !

Category: Berita Published: Friday, 28 October 2016

Dengan Semangat Sumpah Pemuda kita tingkatkan Profesionalitas sebagai Advokat yang Officium Nobile untuk mengawal Penegakan Hukum di Indonesia.  Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2016, Indonesia Jaya !

 

                                                                                                                                   Salam Keadilan

                                                                                                                                  Justitia Law Firm

 

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI MEDIASI GUNA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Category: Berita Published: Wednesday, 26 October 2016

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI MEDIASI GUNA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

 

Pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah sering terjadi permasalahan salah satunya adalah adanya kerugian keuangan negara yang diakibatkan penyedia tidak dapat memenuhi pekerjaan sebagaimana ketentuan kontrak. Sebagaimana diketahui bawasannya apabila terjadi cidera janji/wanprestasi terhadap kontrak, maka para pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan ke pengadilan (Proses Litigasi), akan tetapi dalam perkembangannya proses litigasi dalam hal gugatan wanprestasi membutuhkan waktu yang lama karena harus menempuh banyak upaya hukum atau tingkatan peradilan yang harus dilalui, sehingga alangkah baiknya apabila menempuh jalur mediasi diluar peradilan (Non Litigasi) dalam upaya penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah guna dapat mengembalikan kerugian keuangan negara.

Adapun mediasi sendiri diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mendefinisikan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mendefinisikan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Berdasarkan kedua ketentuan yang mengatur mengenai mediasi tersebut diatas ada perbedaan yakni untuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur mengenai mediasi yang dilaksanakan diluar pengadilan sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan mengatur mengenai prosedur mediasi yang dilaksanakan di pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan merupakan perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yakni menindaklanjuti Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg meliputi: Pasal 130 Ayat 1 HIR: jika pada hari yang di tentukan itu kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka, Pasal 130 Ayat 2 HIR: jika perdamaian yang demikian itu dapat di capai, maka pada waktu bersidang di perbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak di hukum akan menaati perjanjian yang di perbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan di jalankan sebagai putusan yang biasa, Pasal 154 Ayat 1 RBg: bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya, Pasal 154 Ayat 2 RBg: bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.

Mediasi sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa BAB II Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 6 Ayat 1 s/d Ayat 8:

1)    Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

2)    Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

3)    Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

4)    Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

5)    Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.

6)    Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

7)    Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

8)    Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

Kesepakatan Perdamaian sebagaimana Pasal 6 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, juga diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 36 BAB VIII, Perdamaian Di Luar Pengadilan Ayat (1) Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan, Ayat (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa, Ayat (3) Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Ayat (4) Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Ayat (5) Salinan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian.

Apabila Mediasi Mencapai Kesepakatan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pasal 27 (1): Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator. (2) Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang: a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, b. merugikan pihak ketiga, atau c. tidak dapat dilaksanakan.

 

Berdasarkan hal tersebut diatas telah memberikan peluang dalam hal penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah guna dapat mengembalikan kerugian keuangan negara, apabila penyedia telah melakukan wanprestasi maka kerugian keuangan negara tersebut dapat dikembalikan melalui proses mediasi antar para pihak yang mengikatkan diri pada kontrak, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia. Proses mediasi ini dapat mempersingkat waktu penyelesaian sengketa dan dinilai efektif dalam pengembalian kerugian keuangan negara dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah.

SURAT PENETAPAN PEMENANG LELANG / SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) BUKAN MERUPAKAN OBJEK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN)

Category: Berita Published: Wednesday, 26 October 2016

 

SURAT PENETAPAN PEMENANG LELANG / SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) BUKAN MERUPAKAN OBJEK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN)

 

Pada proses pengadaan barang/jasa sering terjadi permasalahan terkait adanya gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi dalam prakteknya banyak para praktisi hukum masih kurang memahami tentang objek dari Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri sehingga gugatan yang diajukan sering berujung kepada tidak dapat diterimanya gugatan yang dikarenakan objek gugatan bukan merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara melainkan domain atau kompetensi peradilan umum. Adapun kesalahan yang terjadi dalam penentuan objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah apakah objek sengketa masuk kualifikasi KTUN ataukah masuk kepada ranah hukum perdata terkait ketidakpuasan/keberatan atas keputusan pemenang lelang dalam pengadaan barang/jasa.

Pasca pelaksanaan lelang banyak calon penyedia yang dikalahkan dan merasa tidak puas atas proses lelang pengadaan barang/jasa pemerintah mengajukan gugatan ke peradilan Tata Usaha Negara terhadap Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Pasal 1 Angka 7 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa), karena para calon penyedia beranggapan dalam proses lelang terdapat penyimpangan dan bertentangan dengan Prinsip Pengadaan barang/jasa Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menerapkan prisip-prinsip: a. Efisien, b. Efektif, c. Transparan, d. Terbuka, e. Bersaing, f. Adil/Tidak diskriminatif dan, g. Akuntabel.

Fakta yang terjadi, peserta lelang/calon penyedia yang dikalahkan dan tidak puas atas Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, mengajukan gugatan terhadap KTUN dengan dasar hukum Pasal 53 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa terhadap Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tersebut dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Apakah termasuk sebagai Objek Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak? Definisi Pasal 1 Angka 9: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” Selanjutnya Pasal 1 Angka 10 “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menurut penulis pada dasarnya Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang dikeluarkan secara tertulis (Penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Istilah “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas: a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetap-kan di dalamnya.) dalam hal ini dikeluarkan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen sehingga memenuhi kualifikasi sebagai objek Tata Usaha Negara dikarenakan Pejabat Pembuat Komitmen merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (Ex Officio, Kepala K/L/D/I) dan Pejabat Tata Usaha Negara / Pengguna Anggaran (Ex Officio, Kepala K/L/D/I) apabila tidak menunjuk Pejabat pembuat Komitmen maka dapat secara langsung menjadi Pejabat pembuat komitmen, yang memiliki kewenangan untuk menjalankan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: “Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah”, menurut Pasal 1 Angka (8) berbunyi: “pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (Penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.)

Definisi Konkret (Penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: “Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri”). Dalam hal ini Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa bersifat konkret, tidak abstrak, tertentu atau dapat ditentukan sebab menetapkan atau menunjuk pemenang lelang, sehingga syarat konkret ini menurut penulis terpenuhi.

Definisi Individual (Penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.) menurut penulis syarat individual terpenuhi karena Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ditujukan bukan untuk umum melainkan kepada individu.

Definisi Final (Penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Adminitrasi Kepegawaian Negara). Menurut penulis Syarat “Final” tidak terpenuhi karena Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa bersifat belum final dan masih ada tindaklanjut penandatanganan kontrak untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. Proses lelang tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa, proses lelang, penetapan pemenang lelang, penunjukan penyedia barang/jasa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan proses kontrak untuk melaksanakan perbuatan hukum perdata, sehingga sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara meliputi:

  1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
  2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
  3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
  4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; 
  5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturam perundang-undangan yang berlaku;
  6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Menurut penulis Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Angka 1 menyebutkan “Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata”, walaupun Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa memenuhi kualifikasi Pasal 1 Angka 9:  “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” Akan tetapi Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa merupakan satu kesatuan dalam perbuatan perdata dalam hal ini membutuhkan tindaklanjut kontrak sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang juga diatur didalam kontrak (belum final). Argumentasi ini dikuatkan pada praktek peradilan di Indonesia, Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya melalui Putusan Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang menggariskan kaidah hukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi kompetensi Peradilan umum / sengketa Perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan (vide teori melebur). Lebih lanjut menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 digariskan pula kaidah hukum bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek Sengketa Tata Usaha Negara;

Merujuk kepada kompetensi absolute peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Bab III Pelaku Kekuasaan Kehakiman, Bagian Kesatu, Umum, Pasal 18 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 25 (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. (5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan kompetensi peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: “pengertian Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.” Mengingat Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa bukan merupakan objek KTUN sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa yang masuk dalam ranah hukum perdata atau peradilan umum

Berdasarkan analisis hukum diatas dapat ditarik kesimpulan apabila Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen bukan merupakan objek Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan mengajukan gugatan ke Peradilan Umum dengan materi gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

 

 

PERSEKONGKOLAN TENDER PADA PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Category: Berita Published: Wednesday, 26 October 2016

 

LARANGAN DAN SANKSI TERHADAP PERSEKONGKOLAN TENDER PADA PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

 

      Pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah banyak terjadi permasalahan terutama permasalahan persekongkolan tender. Persekongkolan tender termasuk pelanggaran terhadap prinsif pengadaan dan etika pengadaan.

      Pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 Tentang Perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah mengatur prinsif pengadaan barang/jasa pemerintah dalam BAB II Tata Nilai Pengadaan Bagian Pertama Prinsip-Prinsip Pengadaan Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Efisien, b. Efektif, c. Transparan, d. Terbuka, e. Bersaing, f. adil/tidak diskriminatif, dan g. akuntabel.

     Pada Bagian Kedua Etika Pengadaan Pasal 6 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

a.   Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

b.     Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

c.       Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

d.      Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

e.  Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

f.        Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

g.   Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan

h.  Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Sanksi pada umumnya yang akan diberikan apabila terjadi pelanggaran pada proses pengadaan barang/jasa sebagaimana Pasal 118 s/d Pasal 124 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 Tentang Perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah mengatur masalah Sanksi terhadap penyedia:

(1)     Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:

a. Berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/ atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

c.   Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;

d.  Mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;

e.   Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau

f. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.

(2)     Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:

a.    Sanksi administratif;

b.    Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;

c.    Gugatan secara perdata; dan/atau

d.    Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

(3)  Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan.

(4)   Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/ ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan.

(5)     Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6)   Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.

(7)   Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP: Dikenakan sanksi administrasi, Dituntut ganti rugi; dan/atau Dilaporkan secara pidana.

Pada Pasal 119: Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf f, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi finansial.

Pasal 120: Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.

Pasal 121: Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi.

Pasal 122: PPK yang melakukan cidera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam Kontrak, dapat dimintakan ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut:

a   Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia; atau

b.      Dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Kontrak.

Pasal 123: Dalam hal terjadi kecurangan dalam pengumuman Pengadaan, sanksi diberikan kepada anggota ULP/Pejabat Pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 124: (1) K/L/D/I dapat membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I, (2) Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Penyedia Barang/Jasa yang dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I yang bersangkutan, (3) K/L/D/I menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional, (4) Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional.

 

Pasal 1 huruf f Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan Usaha tidak sehat mendefinisikan “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”, sedangkan Pasal 1 huruf h mendefinisikan “Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”.

Bab II mengatur mengenai Asas dan Tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan Usaha tidak sehat, meliputi: Pasal 2, Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Pasal 3 Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk: a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Persekongkolan tender sendiri juga diatur secara khusus pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan Usaha tidak sehat Bagian Keempat Persekongkolan Pasal 22 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.  Pasal 23: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pasal 24: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. Sanksi terkait persekongkolan tender dikenakan Pidana Pokok Pasal 48 Ayat (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan. Selanjutnya bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran Pasal 22 dan dikenakan sanksi pasal 48 dikenakan pidana tambahan sebagaimana ketentuan Bagian Ketiga Pidana Tambahan Pasal 49 Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; atau b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

 

            Berdasarkan hal tersebut diatas persekongkolan tender merupakan pelanggaran terhadap prinsif dan etika pengadaan, serta telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 Tentang Perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan Usaha tidak sehat.