Alat Bukti Berdasarkan KUHAP

Category: Berita Published: Tuesday, 01 November 2016

Alat Bukti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

 

Sistem pembuktian yang dianut Indonesia pada ketentuan Pasal 183 KUHAP berbunyi: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Penjelasan Pasal 183 Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang. Pasal 183 ini selaras dengan system atau teori pembuktian yang dianut oleh Indonesia yakni Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (negatief wettelijk bewijstheorie) menitikberatkan pada pembuktian berganda (dubbel en grondslag) yakni berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim, yang mana keyakinan hakim tersebut bersumber pada undang-undang. (Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2015. Halaman 251-257).

 

Alat Bukti Pasal 184 (1) KUHAP menyatakan Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi; b. keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan Terdakwa.

 

a.    Keterangan Saksi

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 26 KUHAP Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, sedangkan Pasal 1 angka 27 KUHAP Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, adapun yang dimaksud dengan keterangan saksi sebagaimana Pasal 184 (1) huruf a adalah sebagaimana ketentuan Pasal 185 (1) yang berbunyi: Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Penjelasan Pasal 185 Ayat (1) dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu, (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli, (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Penjelasan Ayat (6) Yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan obyektif. (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Eddy O. S Hiariej, dalam bukunya yang berjudul Teori & Hukum Pembuktian, Yogyakarta: Erlangga. 2012 pada halaman 57- 60 mengutip pendapat Ian Dennis ada lima hal terkait sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti: 1. Kualitas pribadi saksi artinya kualitas saksi dihubungkan dengan terdakwa pada perkaranya, larangan menjadi saksi karena hubungan keluarga, hubungan darah, hubungan perkawinan dan profesi yang dapat mengundurkan diri menjadi saksi pemuka agama, notaris, wartawan, advokat dan dokter. 2. Terkait dengan hal yang diterangkan saksi meliputi subtansi keterangan dan sumber keterangan saksi. Subtansi keterangan berkaitan dengan fakta yang berhubungan dengan pembuktian peristiwa hukum, berhubungan dengan dakwaan, unsur-unsur pidana baik lokus, tempus serta kesalahan terdakwa meliputi keadaan batin/niat sebelum berbuat, kehendak, perbuatan dan pengetahuan terdakwa, sedangkan sumber pengetahuan saksi yang memberikan keterangan mengenai pengetahuan saksi (rasio decidendi) artinya sumber pengetahuan saksi berasal dari apa yang saksi lihat, saksi dengar, saksi alami sendiri secara langsung. 3. Mengenai penyebab saksi dapat mengetahui kesaksiannya artinya sesuatu yang menjadi sebab (rasional dan dapat diterima akal sehat) seorang saksi melihat, mendengar, mengalami tentang peristiwa/kejadian yang diterangkan saksi. 4. Kewajiban saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan di depan sidang pengadilan. Hal ini untuk mencari keadilan hakiki dalam suatu peristiwa. 5. Mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dengan isi keterangan saksi lain atau alat bukti lain. Hal ini berkaitan dengan unus testis nulus testis yang berarti satu saksi bukan saksi untuk menentukan kebenaran peristiwa hukum membutuhkan lebih dari satu orang saksi. Apabila hanya terdapat satu saksi, kesaksian tersebut harus berkesesuaian dengan alat bukti lainnya (menitikberatkan pada kwalitas saksi tidak pada banyaknya saksi).

 

b.    Keterangan Ahli

Pasal 1 angka 28 KUHAP yang dimaksud Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Ketentuan Pasal 186 yang dimaksud dengan Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Penjelasan Pasal 186 Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan, dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. KUHAP tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan berdasarkan keilmuan yang dimiliki oleh seorang ahli dan berdasarkan keilmuan tersebut seorang ahli dimintai keterangannya, sebagaimana Pasal 343 Ned. Sv.mendefinisikan keterangan ahli adalah pendapat seorang ahli yang berhubungngan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang sesuatu apa yang dimintai pertimbangannya, sedangkan pada California Evidence pengertian seorang ahli adalah seseorang dapat memberi keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya. KUHAP membedakan keterangan ahli yang diberikan di persidangan dan keterangan ahli yang diberikan di luar persidangan, keterangan ahli yang diberikan dipersidangan disebut dengan “Keterangan Ahli” sedangkan keterangan ahli yang diberikan diluar persidangan termasuk kedalam alat bukti “surat”. (Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2015. Halaman 273-274).

 

c.    Surat

Ketentuan Pasal 187 Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu, b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, penjelasan Huruf b Yang dimaksud dengan surat yang dibuat oleh pejabat, termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu. c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

 

d.    Petunjuk

Pasal 188 (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi, b. surat, c. keterangan terdakwa. (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Alat bukti petunjuk dalam pelaksanaannya harus tetap mengikuti system atau teori pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (negatief wettelijk bewijstheorie) menitikberatkan pada pembuktian berganda (dubbel en grondslag) yakni berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim, yang mana keyakinan hakim tersebut bersumber pada undang-undang. Hakim dilarang menggunakan keyakinan berdasarkan logika atau perasaan hakim atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (laconviction rasionnee) menitikberatkan pada keyakinan hakim berdasarkan pertimbangan dan alasan tertentu yang logis.

 

e.    Keterangan Terdakwa

Pasal 189 (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya, (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Sebelumnya dalam HIR alat bukti ini disebut pengakuan tertuduh, dan fokus pada pengakuan tertuduh tidak pada pengingkaran, sedangkan istilah keterangan terdakwa pada KUHAP sekaligus meliputi pernyataan pengakuan dan pengingkaran dan menyerahkan penilaiannya kepada hakim. (Syaiful Bakhri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Persfektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan, Jakarta: Pustaka Pelajar. 2015. Halaman 132-133) Keterangan terdakwa diberikan bebas dari segala tekanan baik fisik ataupun psikologis yang menandakan KUHAP menjunjung tinggi hak terdakwa akan tetapi dalam penilaiannya hakim akan menggunakan alat bukti lainnya dalam menguji kebenaran keterangan yang diberikan oleh terdakwa terkait pengakuan dan penyangkalannya.

 

Sumber:

KUHAP

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2015

Eddy O. S Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, Yogyakarta: Erlangga. 2012

Syaiful Bakhri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Persfektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan, Jakarta: Pustaka Pelajar. 2015

Sistem & Asas Pembuktian Pidana

Category: Berita Published: Monday, 31 October 2016

 

SISTEM ATAU TEORI PEMBUKTIAN PIDANA

Sistem atau Teori Pembuktian yang digunakan pada Hukum Acara Pidana di Indonesia bertujuan untuk membuktikan perbuatan terdakwa guna mencari kebenaran materil. mengenai telah terjadinya tindak pidana, dan terdakwa lah pelakunya, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, yang mana pembuktian tersebut didukung dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang serta keyakinan hakim yang berdasarkan undang-undang.

Berikut beberapa Sistem atau Teori Pembuktian yang dianut oleh negara-negara Anglo Saxon maupun Eropa Kontinental termasuk Indonesia (Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2015. Halaman 251-257):

  1. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (Positive Wettelijk Bewijstheorie) menitikberatkan pembuktian pada alat bukti yang ada pada ketentuan undang-undang saja tanpa menggunakan keyakinan hakim. Sistem atau Teori ini sering disebut sebagai teori pembuktian formal (formele bewijstheorie).
  2. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu menitikberatkan pada keyakinan hakim saja tanpa menggunakan alat bukti yang ada pada ketentuan undang-undang. Hakim mengambil keputusan berdasarkan hati nuraninya, sistem atau teori ini sering disebut conviction intime.
  3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (laconviction rasionnee) menitikberatkan pada keyakinan hakim berdasarkan pertimbangan dan alasan tertentu yang logis. Putusan hakim dan pertimbangan hakim disertai dengan kesimpulan yang berlandaskan peraturan pembuktian tertentu. Sistem atau Teori ini terbagi dua meliputi Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (laconviction rasionnee) dan Sistem atau Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie).
  4. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (negatief wettelijk bewijstheorie) menitikberatkan pada pembuktian berganda (dubbel en grondslag) yakni berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim, yang mana keyakinan hakim tersebut bersumber pada undang-undang.

 

ASAS HUKUM ACARA PIDANA

Adapun Asas hukum acara pidana terdiri dari:

  1. Asas Peradilan dilaksanakan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana Pancasila (sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia 1945 bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan tidak hanya bertanggungjawab kepada hukum, sesama manusia, dan dirinya sendiri, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 197 (1) KUHAP Kepala Putusan Wajib ditulis “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sehingga dapat disimpulkan Peradilan tidak hanya semata dilaksanakan berdasarkan kehendak manusia akan tetapi juga bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. (Syaiful Bakhri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Persfektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan, Jakarta: Pustaka Pelajar. 2015 halaman 66).
  2. Asas Legalitas, (Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali) memiliki arti “tidak ada perbuatan pidana dapat dipidana tanpa perundang-undangan pidana yang telah ada.” Makna Asas Legalitas ada 4 (empat) sebagai berikut: 1. Terhadap Ketentuan Pidana tidak boleh berlaku surut (non retroaktif / nullum crimen nulla poena sine lege praevia atau lex praevia), 2. Ketentuan Pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (nullum crimen nulla poena sine lege lege scripta atau lex scripta). 3. Rumusan ketentuan pidana harus jelas (nullum crimen nulla poena sine lege lege certa atau lex certa). 4. Ketentuan Pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan Analogi (nullum crimen nulla poena sine lege lege stricta atau lex stricta). Selanjutnya sebagaimana dikemukakan Aselm von Feuerbach (Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali) apabila diuraikan ada 3 (tiga) frasa menjadi: 1. nulla poena sine lege artinya tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang, 2. nulla poena sine crimine artinya tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana dan 3. nullum crimen sine poena legali artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Berdasarkan ketiga pengertian frasa tersebut diatas asas legalitas mempunyai fungsi 1. Fungsi melindungi artinya undang-undang pidana melindungi rakyat dari kekuasaan Negara yang sewenang-wenang (fungsi melindungi dalam pidana materil) 2. Fungsi instrumentasi yaitu dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh Negara secara tegas diperbolehkan (Fungsi melindungi dalam pidana formil). Asas legalitas dalam hukum acara pidana artinya setiap perbuatan pidana harus dituntut, asas legalitas hukum acara pidana memiliki tiga makna meliputi: 1. Lex scripta artinya penuntutan hukum acara pidana harus bersifat tertulis, 2. Lex certa artinya hukum acara pidana harus jelas, 3. Lex stricta artinya hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat, penafsiran hukum acara pidana sifatnya restrictif. (Eddy. O. S Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, Yogyakarta: Erlangga. 2012 halaman 34-35.)
  3. Asas Due Proses of Law, asas ini sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum yang harus ditaati sebagai standar beracara yang berlaku universal.
  4. Asas Praduga Tidak Bersalah (presumption of innocent), Asas ini mensyaratkan seseorang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  5. Asas In Dubio Pro Reo artinya apabila terjadi keragu-raguan maka yang diberlakukan adalah peraturan yang paling menguntungkan terdakwa.
  6. Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan, Asas ini menitikberatkan peradilan dilaksanakan secara cepat tidak berlarut-larut, proses yang dilaksanakan sederhana (prosedural) atau tidak berlebihan dan administrasi biaya perkara ringan (tidak membebani).
  7. Asas Hak Ingkar, Terdakwa memiliki hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya, dalam hal mengajukan keberatan disertai dengan alasannya. Hakim juga dapat mengundurkan diri apabila terkait hubungan keluarga sedarah, semandea sampai derajad ketiga. Hak ingkar saksi untuk diperdengarkan kesaksiannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi karena ada hubungan keluarga.
  8. Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum, Pemeriksaan di pengadilan terbuka untuk umum, sehingga setiap orang atau pengunjung diperbolehkan menghadiri atau menyaksikan secara langsung proses persidangan dipengadilan sebagai wujud transparansi. Asas peradilan terbuka untuk umum dilaksanakan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
  9. Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Kehadiran Terdakwa, Asas ini mewajibkan terdakwa hadir dalam persidangan, guna memeriksa secara terang dan jelas, sehingga perkara dapat diputus dengan kehadiran terdakwa. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan khusus yang mengaturnya contoh pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana korupsi.
  10. Asas Persamaan didepan Hukum (equality before the law), asas ini menekankan setiap orang sama didepan hukum, kedudukan setiap orang diperlakukan sama, tidak ada perbedaan, tidak memandang golongan, status sosial, agama, warna kulit, kaya, miskin, tua, muda dan sebagainya.
  11. Asas Bantuan Hukum, asas ini sebagai wujud Negara hukum, yang mana memberikan bantuan hukum kepada setiap orang yang tersangkut masalah hukum. Negara menjamin batuan hukum kepada setiap orang.
  12. Asas Pemeriksaan Hakim Langsung dan Lisan, artinya pemeriksaan dilakukan secara langsung, tidak secara tertulis antara hakim dan terdakwa.
  13. Asas Ganti Kerugian dan Rehabilitasi, asas ini menjamin adanya keseimbangan antara hak menuntut oleh Negara dan Kewajiban Negara apabila didalam penerapan hukum terjadi kekeliruan pada saat ditangkap, ditahan, dituntut atau kerugian karena tindakan lain tanpa alasan hukum atau karena kekeliruan baik mengenai orangnya ataupun hukum yang diterapkan. Ganti kerugian dan rehabilitasi pelaksanaannya diatur oleh undang-undang.
  14. Asas Kepastian dan Jangka Waktu Penahanan, artinya pada setiap tahapan pemeriksaan baik ditahap peyidikan, penuntutan dan pengadilan memiliki jangka waktu penahanannya masing-masing, sebagaimana ketentuan KUHAP dan juga kepada terdakwa wajib diberitahukan tentang dakwaan dan dasar hukumnya.
  15. Asas Oportunitas, artinya asas yang menyatakan bahwa Penuntut Umum memiliki wewenang untuk menuntut atau tidak menuntut sebuah perkara demi Kepentingan Umum.
  16. Asas Actori Incumbit Onus Probandi, artinya siapa yang menuntut dialah yang wajib membuktikan dalam hukum acara pidana, sehingga JPU wajib membuktikan kesalahan terdakwa.
  17. Asas Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan Dilakukan Berdasarkan Perintah Tertulis Pejabat Yang Berwenang, artinya setiap penangkapan, penggeledahan, penahanan dan penyitaan harus dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan cara yang diatur oleh undang-undang.
  18. Asas Akusator (Accusatoir) artinya menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subjek yang memiliki hak yang sama di depan hukum. Asas accusatoir menunjukan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa dalam sidang pengadilan bukan lagi sebagai objek pemeriksaan.
  19. Asas Peradilan Bebas, adil dan tidak memihak, artinya hakim dalam memutus perkara bebas dari pengaruh atau intervensi dari pihak manapun dan dalam melaksanakan peradilan harus bersikap adil serta tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan.
  20. Asas Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pengadilan, artinya putusan pengadilan diawasi oleh ketua pengadilan yang bersangkutan bertujuan sebagai jaminan putusan pengadilan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

.

 

Sumber:

Pancasila

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

KUHP & KUHAP                                                                                         

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2015

Eddy O. S Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, Yogyakarta: Erlangga. 2012

Syaiful Bakhri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Persfektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan, Jakarta: Pustaka Pelajar. 2015

M. Yahya Harahap,Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinargrafika, 2006

Pedoman KPPU Tentang Persekongkolan Tender pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Category: Berita Published: Saturday, 29 October 2016

Pedoman KPPU Tentang Persekongkolan Tender pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Persekongkolan tender pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur di Bagian Keempat Persekongkolan Pasal 22 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.  Pasal 23: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pasal 24: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. Sanksi terkait persekongkolan tender dikenakan Pidana Pokok Pasal 48 Ayat (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan. Selanjutnya bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran Pasal 22 dan dikenakan sanksi pasal 48 dikenakan pidana tambahan sebagaimana ketentuan Bagian Ketiga Pidana Tambahan Pasal 49 Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; atau b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

 

Pengertian dan Ruang Lingkup Tender

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang perbuatan pelaku usaha yang bertujuan menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, antara lain seperti pembatasan akses pasar, kolusi, dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghilangkan persaingan. Tindakan lain yang dapat berakibat kepada terjadinya persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sebagaimana diatur oleh Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pengaturan pemenang tender tersebut banyak ditemukan pada pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah (government procurement), BUMN, dan perusahaan swasta. Untuk itu Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak hanya mencakup kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah, tetapi juga kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan Negara (BUMN/BUMD) dan perusahaan swasta.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung).

Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk:

1.    Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan.

2.    Mengadakan barang dan atau jasa.

3.    Membeli suatu barang dan atau jasa.

4.    Menjual suatu barang dan atau jasa.

Berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui:

a.    Tender terbuka,

b.    Tender terbatas,

c.    Pelelangan umum, dan

d.    Pelelangan terbatas.

Berdasarkan cakupan dasar penerapan ini, maka pemilihan langsung dan penunjukan langsung yang merupakan bagian dari proses tender/lelang juga tercakup dalam penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penjabaran Unsur

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

Pasal 22 di atas dapat diuraikan kedalam beberapa unsur sebagai berikut:

 

1.    Unsur Pelaku Usaha

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5, pelaku usaha adalah: “Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.

 

2.    Unsur Bersekongkol

Bersekongkol adalah: “Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.”

Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa:

a.    Kerjasama antara dua pihak atau lebih;

b.    Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;

c.    Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;

d.    Menciptakan persaingan semu;

e.    Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;

f.     Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;

g.    Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.

 

3.    Unsur Pihak Lain

Pihak Lain adalah: “para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”.

 

4.    Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender

Mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: “suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara”. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya.

 

5.    Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat adalah: “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

 

Definisi dan Indikasi Persekongkolan Dalam Tender

Berdasarkan kamus hukum, persekongkolan adalah suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang secara bersama-sama melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pengertian tentang persekongkolan dalam tender menurut beberapa negara adalah suatu perjanjian antara beberapa pihak untuk memenangkan pesaing dalam suatu tender. Sejalan pengertian-pengertian tersebut, persekongkolan dalam tender sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.

Persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terangterangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, atau menciptakan persaingan semu, atau menyetujui dan atau memfasilitasi, atau pemberian kesempatan ekslusif, atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.

Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan pada tiga jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal. Berikut penjelasan atas ketiga jenis persekongkolan tersebut.

1. Persekongkolan Horizontal

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender. Berikut bagan persekongkolan tersebut.

 

2. Persekongkolan Vertikal

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender. Berikut bagan persekongkolan tersebut.

 

3. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal

Merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup. Berikut bagan kedua persekongkolan tersebut.

 

Indikasi Persekongkolan Dalam Tender

Tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha adalah:

1.    Tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya;

2.    Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama;

3.    Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut.

Untuk mengetahui telah terjadi tidaknya suatu persekongkolan dalam tender, berikut dijelaskan berbagai indikasi persekongkolan yang sering dijumpai pada pelaksanaan tender. Perlu diperhatikan bahwa, hal-hal berikut ini merupakan indikasi persekongkolan, sedangkan bentuk atau perilaku persekongkolan maupun ada tidaknya persekongkolan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa atau Majelis KPPU.

1.    Indikasi persekongkolan pada saat perencanaan, antara lain meliputi:

a.    Pemilihan metode pengadaan yang menghindari pelaksanaan tender/lelang secara terbuka.

b.    Pencantuman spesifikasi teknik, jumlah, mutu, dan/atau waktu penyerahan barang yang akan ditawarkan atau dijual atau dilelang yang hanya dapat disuplai oleh satu pelaku usaha tertentu.

c.    Tender/lelang dibuat dalam paket yang hanya satu atau dua peserta tertentu yang dapat mengikuti/melaksanakannya.

d.    Ada keterkaitan antara sumber pendanaan dan asal barang/jasa

e.    Nilai uang jaminan lelang ditetapkan jauh lebih tinggi dari pada nilai dasar lelang.

f.     Penetapan tempat dan waktu lelang yang sulit dicapai dan diikuti.

2.    Indikasi persekongkolan pada saat pembentukan Panitia, antara lain meliputi:

a.    Panitia yang dipilih tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan sehingga mudah dipengaruhi.

b.    Panitia terafiliasi dengan pelaku usaha tertentu.

c.    Susunan dan kinerja Panitia tidak diumumkan atau cenderung ditutup-tutupi.

3.    Indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan atau pra lelang, antara lain meliputi:

a.    Persyaratan untuk mengikuti prakualififasi membatasi dan/ atau mengarah kepada pelaku usaha tertentu.

b.    Adanya kesepakatan dengan pelaku usaha tertentu mengenai spesifikasi, merek, jumlah, tempat, dan/atau waktu penyerahan barang dan jasa yang akan ditender atau dilelangkan.

c.    Adanya kesepakatan mengenai cara, tempat, dan/atau waktu pengumuman tender/lelang.

d.    Adanya pelaku usaha yang diluluskan dalam prakualifikasi walaupun tidak atau kurang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

e.    Panitia memberikan perlakukan khusus/istimewa kepada pelaku usaha tertentu.

f.     Adanya persyaratan tambahan yang dibuat setelah prakualifikasi dan tidak diberitahukan kepada semua peserta.

g.    Adanya pemegang saham yang sama diantara peserta atau Panitia atau pemberi pekerjaan maupun pihak lain yang terkait langsung dengan tender/lelang (benturan kepentingan).

4.    Indikasi persekongkolan pada saat pembuatan persyaratan untuk mengikuti tender/lelang maupun pada saat penyusunan dokumen tender/lelang, antara lain meliputi adanya persyaratan tender/lelang yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu terkait dengan sertifikasi barang, mutu, kapasitas dan waktu penyerahan yang harus dipenuhi.

5.    Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman tender atau lelang, antara lain meliputi:

a.    Jangka waktu pengumuman tender/lelang yang sangat terbatas.

b.    Informasi dalam pengumuman tender/lelang dengan sengaja dibuat tidak lengkap dan tidak memadai. Sementara, informasi yang lebih lengkap diberikan hanya kepada pelaku usaha tertentu.

c.    Pengumuman tender/lelang dilakukan melalui media dengan jangkauan yang sangat terbatas, misalnya pada surat kabar yang tidak dikenal ataupun pada papan pengumuman yang jarang dilihat publik atau pada surat kabar dengan jumlah eksemplar yang tidak menjangkau sebagian besar target yang diinginkan.

d.    Pengumuman tender/lelang dimuat pada surat kabar dengan ukuran iklan yang sangat kecil atau pada bagian/lay-out surat kabar yang seringkali dilewatkan oleh pembaca yang menjadi target tender/lelang.

6.    Indikasi persekongkolan pada saat pengambilan dokumen tender/lelang, antara lain meliputi:

a.    Dokumen tender/lelang yang diberikan tidak sama bagi seluruh calon peserta tender/lelang.

b.    Waktu pengambilan dokumen tender/lelang yang diberikan sangat terbatas.

c.    Alamat atau tempat pengambilan dokumen tender/lelang sulit ditemukan oleh calon peserta tender/lelang.

d.    Panitia memindahkan tempat pengambilan dokumen tender/lelang secara tiba-tiba menjelang penutupan waktu pengambilan dan perubahan tersebut tidak diumumkan secara terbuka.

7.    Indikasi persekongkolan pada saat penentuan Harga Perkiraan Sendiri atau harga dasar lelang, antara lain meliputi:

a.    Adanya dua atau lebih harga perkiraan sendiri atau harga dasar atas satu produk atau jasa yang ditender/dilelangkan.

b.    Harga perkiraan sendiri atau harga dasar hanya diberikan kepada pelaku usaha tertentu.

c.    Harga perkiraan sendiri atau harga dasar ditentukan berdasarkan pertimbangan yang tidak jelas dan tidak wajar.

8.    Indikasi persekongkolan pada saat penjelasan tender atau open house lelang, antara lain meliputi:

a.    Informasi atas barang/jasa yang ditender atau dilelang tidak jelas dan cenderung ditutupi.

b.    Penjelasan tender/lelang dapat diterima oleh pelaku usaha yang terbatas sementara sebagian besar calon peserta lainnya tidak dapat menyetujuinya.

c.    Panitia bekerja secara tertutup dan tidak memberi layanan atau informasi yang seharusnya diberikan secara terbuka.

d.    Salah satu calon peserta tender/lelang melakukan pertemuan tertutup dengan Panitia.

9.    Indikasi persekongkolan pada saat penyerahan dan pembukaan dokumen atau kotak penawaran tender/lelang, antara lain meliputi:

a.    Adanya dokumen penawaran yang diterima setelah batas waktu.

b.    Adanya dokumen yang dimasukkan dalam satu amplop bersama-sama dengan penawaran peserta tender/lelang yang lain.

c.    Adanya penawaran yang diterima oleh Panitia dari pelaku usaha yang tidak mengikuti atau tidak lulus dalam proses kualifikasi atau proses administrasi.

d.    Terdapat penyesuaian harga penawaran pada saat-saat akhir sebelum memasukkan penawaran.

e.    Adanya pemindahan lokasi/tempat penyerahan dokumen penawaran secara tiba-tiba tanpa pengumuman secara terbuka.

10. Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender/lelang, antara lain meliputi:

a.    Jumlah peserta tender/lelang yang lebih sedikit dari jumlah peserta tender/lelang dalam tender atau lelang sebelumnya.

b.    Harga yang dimenangkan jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari harga tender/lelang sebelumnya oleh perusahaan atau pelaku usaha yang sama.

c.    Para peserta tender/lelang memasukkan harga penawaran yang hampir sama.

d.    Peserta tender/lelang yang sama, dalam tender atau lelang yang berbeda mengajukan harga yang berbeda untuk barang yang sama, tanpa alasan yang logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut.

e.    Panitia cenderung untuk memberi keistimewaan pada peserta tender/lelang tertentu.

f.     Adanya beberapa dokumen penawaran tender/lelang yang mirip.

g.    Adanya dokumen penawaran yang ditukar atau dimodifikasi oleh Panitia.

h.    Proses evaluasi dilakukan ditempat yang terpencil dan tersembunyi.

i.      Perilaku dan penawaran para peserta tender/lelang dalam memasukkan penawaran mengikuti pola yang sama dengan beberapa tender atau lelang sebelumnya.

11. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang, antara lain meliputi:

a.    Pengumuman diumumkan secara terbatas sehingga pengumuman tersebut tidak diketahui secara optimal oleh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan, misalnya diumumkan pada media massa yang tidak jelas atau diumumkan melalui faksimili dengan nama pengirim yang kurang jelas.

b.    Tanggal pengumuan tender/lelang ditunda dengan alasan yang tidak jelas.

c.    Peserta tender/lelang memenangkan tender atau lelang cenderung berdasarkan giliran yang tetap.

d.    Ada peserta tender/lelang yang memenangkan tender atau lelang secara terus menerus di wilayah tertentu.

e.    Ada selisih harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang tender/lelang dengan harga penawaran peserta lainnya, dengan alasan yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan.

12. Indikasi persekongkolan pada saat pengajuan sanggahan, antara lain meliputi:

a.    Panitia tidak menanggapi sanggahan peserta tender/lelang.

b.    Panitia cenderung menutup-nutupi proses dan hasil evaluasi.

13. Indikasi persekongkolan pada saat penunjukan pemenang tender/lelang dan penandatanganan kontrak, antara lain meliputi:

a.    Surat penunjukan pemenang tender/lelang telah dikeluarkan sebelum proses sanggahan diselesaikan.

b.    Penerbitan surat penunjukan pemenang tender/ lelang mengalami penundaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

c.    Surat penunjukan pemenang tender/lelang tidak lengkap.

d.    Konsep kontrak dibuat dengan menghilangkan halhal penting yang seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kontrak.

e.    Penandatanganan kontrak dilakukan secara tertutup.

f.     Penandatanganan kontrak mengalami penundaan tanpa alasan yang tidak dapat dijelaskan.

14. Indikasi persekongkolan pada saat pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan, antara lain meliputi:

a.    Pemenang tender/lelang mensub-contractkan pekerjaan kepada perusahaan lain atau peserta tender/lelang yang kalah dalam tender atau lelang tersebut;

b.    Volume atau nilai proyek yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan awal, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

c.    Hasil pengerjaan tidak sesuai atau lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam spesifikasi teknis, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

Dampak Persekongkolan Dalam Tender

Dilihat dari sisi konsumen atau pemberi kerja, persekongkolan dalam tender dapat merugikan dalam bentuk antara lain;

1.    Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal dari pada yang sesungguhnya.

2.  Barang atau jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktu, maupun nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila tender dilakukan secara jujur.

3.    Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender.

4.  Nilai proyek (untuk tender pengadaan jasa) menjadi lebih tinggi akibat mark-up yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersekongkol. Apabila hal tersebut dilakukan dalam proyek Pemerintah yang pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka persekongkolan tersebut berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

 

Sumber:

http://www.kppu.go.id

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Category: Berita Published: Saturday, 29 October 2016

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dasar hukum pembentukan LKPP adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada Bab I Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi: Pasal 1 (1) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (2) LKPP dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2 (1) LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah. (2) LKPP merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LKPP menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha;

b. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;

c.    Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;

d.   Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;

e.    Pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum;

f.     Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lkpp; dan

g.    Pengawasan atas pelaksanaan tugas lkpp.

Pada Pasal 4 dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.

Visi: “Menjadi pembaharu yang kredibel untuk mewujudkan pengadaan yang menghasilkan Value for Money dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”.

Untuk mencapai visi tersebut dirumuskan ke dalam 3 (tiga) Misi, yaitu:

1.    Mewujudkan pasar pengadaan yang efisien;

2.    Mendorong pertumbuhan dunia usaha yang berdaya saing;

3.    Menjadi lembaga pembaharu yang inovatif dan berintegritas dalam pengadaan;

 

 

http://www.lkpp.go.id/

Selayang Pandang Tentang KPPU RI

Category: Berita Published: Friday, 28 October 2016

Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI (KPPU)

 

Pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaga yang berwenang terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI (KPPU).

KPPU RI dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2008 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Adapun tentang tata cara Penanganan Perkara pada KPPU RI diatur pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Sedangkan upaya keberatan atas putusan KPPU terdapat pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2003 tentang Tata cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU.

 

VISI DAN MISI KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memerlukan adanya arah pandang yang jelas, sehingga apa yang menjadi tujuannya dapat dirumuskan dengan seksama dan pencapaiannya dapat direncanakan dengan tepat dan terinci. Adapun arah pandang KPPU tersebut kemudian dirumuskan dalam suatu visi dan misi KPPU sebagai berikut:

VISI KPPU

Visi KPPU sebagai lembaga independen yang mengemban amanat UU No. 5 Tahun 1999 adalah: “Terwujud Ekonomi Nasional yang Efisien dan Berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat”.

MISI KPPU

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi KPPU sebagai berikut:

·         Pencegahan dan Penindakan

·         Internalisasi Nilai-nilai Persaingan Usaha

·         Penguatan Kelembagaan

NILAI – NILAI DASAR

·         Profesional

Profesional adalah sikap pegawai yang bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan tersebut. Implementasi nilai dasar adalah dengan membangun nilai-nilai profesionalisme dengan menerapkan asas kehati-hatian, kecermatan dan ketelitian, berdasarkan kepada standar moral dan etika yang berlaku.

·         Independen

Independen adalah posisi yang mandiri dan bebas dari sikap intervensi atau tekanan dari pihak lain. Implementasi nilai dasar adalah dengan menjunjung tinggi independensi secara kelembagaan, organisasi, maupun individu, yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

·         Kredibel

Kredibel adalah kualitas, kemampuan Pegawai atau KPPU untuk dapat menimbulkan kepercayaan dari pemangku kepentingan.

·         Transparan

Transparan adalah prinsip keterbukaan dalam mekanisme kerja KPPU untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Implementasi nilai dasar adalah dengan menerapkan keterbukaan, obyektif, tegas dan menjunjung tinggi nilai keadilan dalam setiap keputusan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

·         Bertanggungjawab

Bertanggungjawab adalah kesadaran untuk menanggung akibat yang ditimbulkan. Nilai dasar tersebut diimplementasikan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh setiap penyelenggara kegiatan di KPPU dengan selalu memegang teguh pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.

 

Tugas dan Wewenang

Undang-undang No 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:

Tugas

  1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
  2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
  3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
  4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
  5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
  7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Wewenang

  1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil penelitiannya;
  4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
  6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahuipelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
  7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;
  8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
  9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
  10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
  11. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

 

http://www.kppu.go.id/