PENYALAHGUNAAN WEWENANG MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Category: Berita Published: Tuesday, 02 May 2017 Written by Admin Print Email

PENYALAHGUNAAN WEWENANG MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

 

Ada yang beranggapan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai pelemahan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dikarenakan pada UUAP mengatur terkait dengan pengujian tindakan penyalahgunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya di Pengadilan Tata Usaha Negara yang secara langsung masuk ke dalam ranah hukum administrasi. Sebagaimana diketahui penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang termasuk dalam ranah hukum pidana.

Pada Pasal 21 UUAP secara tegas mengatur “(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.” Pengadilan disini adalah pengadilan tata usaha negara.

Muncul beberapa pertanyaan terhadap dualisme persfektif penyalahgunaan kewenangan yakni: apakah dengan adanya ketentuan penyalahgunaan wewenang dalam UUAP akan berdampak positif atau justru negatif terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi ? apa konsekuensi hukum dari perbedaan hasil penegakan hukum terkait penyalahgunaan kewenangan menurut hukum administrasi dengan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi ? Sebelum membahas pertanyaan tersebut alangkah baiknya menilik kepada pokok pikiran, uraian singkat yang menjadi latar belakang dan alasan lahirnya UUAP sebagaimana yang tertuang didalam konsiderans sebagai berikut: Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan pelindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan; c. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan.

 

Penulis berpendapat UUAP bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, UUAP memberikan ruang kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, selain itu juga UUAP memberikan perlindungan hukum terhadap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dalam hal ini penggunaan wewenang, diharapkan dengan lahirnya UUAP, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya merasa terlindungi dari kriminalisasi (istilah kekinian) terkait dengan penyalahgunaan kewenangan, karena selama ini yang terjadi apabila sedikit saja kesalahan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan padahal didalam pelaksanannya tidak ada sedikitpun niat jahat untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan sudah langsung dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Perlindungan hukum didalam UUAP terhadap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya terkait penyalahgunaan wewenang sangat penting guna lancarnya pemerintahan yang bertujuan untuk pembangunan, sebagaimana diketahui pejabat atau pemegang kewenangan selama ini tidak leluasa menggunakan kewenangannya dikarenakan selalu dihantui dengan perasaan takut terjerat tindak pidana korupsi sehingga serapan anggaran pemerintahan menjadi rendah dan pembangunan menjadi terhambat.

Merujuk kepada pengujian terhadap penyalahgunaan wewenang di PTUN (Pasal 21), pejabat atau pemegang kewenangan dapat menguji wewenang yang dilakukannya apakah perbuatan tersebut termasuk penyalahgunaan wewenang atau tidak, apabila memang terjadi penyalahgunaan wewenang maka hal tersebut dapat dijadikan dasar oleh aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan ataupun penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang, sedangkan apabila didalam pengujian terhadap penyalahgunaan wewenang oleh PTUN tidak terbukti maka barang tentu perbuatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan ataupun penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini merujuk kepada tujuan dibentuknya UUAP.

 

Pendapat para ahli terkait dengan penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam hubungan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

-      Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam sambutannya pada Seminar Nasional IKAHI dalam Rangka Hut IKAHI ke 62 dijakarta 26 Maret 2015: Seminar ini mengupas tuntas tentang unsur Penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur wewenang pemerintahan dan sekaligus instrument pengontrol hukum dalam penegakan hukum administrasi (Pemerintahan) yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Penegakan hukumnya melalui pengadilan akan dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara itu telah ada mekanisme penegakan hukum terhadap penyelengggara Negara yang melakukan tindak pidana korupsi yang didalamnya terdapat unsur “Penyalahgunaan Kewenangan” melalui pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor), sehingga terdapat dua titik singgung kewenangan mengadili antara kedua badan peradilan terhadap pejabat pemerintahan selaku penyelenggara Negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Dengan demikian terdapat 2 (dua) persfektif penegakan hukum karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memaknai salah satu bentuk tindak pidana korupsi adalah Penyalahgunaan Wewenang, sementara dari Persfektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat yang menyalahgunakan wewenang harus dipertanggungjawabkan secara hukum menurut prosedur penyelesaian diranah hukum administrasi. Sebagai pengaruh adanya dua dikotomi ranah hukum, yaitu hukum administrasi dan hukum pidana korupsi dalam praktek penyelesaian perkara penyalahgunaan wewenang secara keilmuan hukum dapat menimbulkan dua akibat: Pertama, terhadap perkara yang sama, dalam hal ini penyalahgunaan wewenang, tetapi penyelesaian dilakukan oleh dua ranah hukum public yang berbeda cabang keilmuannya, konsekuensinya, tentu dapat mengahasilkan putusan yang berbeda. Kedua, adanya dikotomi tersebut menimbulkan kesulitan dalam mencapai suatu kebenaran (The Objectivity) yang komprehensif. Meskipun dalam penanganan tindak pidana korupsi, khususnya yang berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang ikut menyertakan ranah hukum administrasi, hal ini tidak dipandang sebagai upaya menghambat pemberantasan korupsi, dikarenakan, penyelesaian masalah korupsi termasuk yang diprioritaskan dalam penegakan hukum dan merupakan agenda utama dalam reformasi brirokrasi. Oleh karenanyaa perlu ada kajian secara mendalam tentang pemahaman “Penyalahgunaan wewenang” disebabkan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara diberi kewenangan dalam penegakan hukum materil pada pejabat pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sedangkan Hakim Pengadilan Tipikor diberi kewenangan dalam penegakan hukum materil pemberantasan tindak pidana korupsi menurut ketentuan Undang-Undang Tipikor. Dengan merujuk pada Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Ketentuan Pasal 3 UU Tipikor tersebut, jika pengujian penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh PTUN apakah hal tersebut justru akan menguatkan ataukah sebaliknya, melemahkan upaya pemberantasan korupsi, karena ada kekhawatiran public, kalau lahirnya ketentuan tersebut PTUN akan menjadi tempat untuk bersembunyi para koruptor. Akan tetapi disisi lain, bagi pejabat public yang taat hukum dan beritikad baik apakah tidak pantas untuk mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan yang telah dilakukannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terhadap issue dan permasalahan tersebut diatas, kita percaya pembuat undang-undang telah melakukan upaya harmonisasi atas eksistensi dari ketentuan dua pasal tersebut diatas, namun sangat dimungkinkan akan adanya potensi antinomy nermen dalam tataran implementasinya. Keadaan tersebut akan menyebabkan adanya kontra produktif dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu kita menyambut baik kehadiran para pakar pada seminar nasional ini yang sebagian dari mereka ikut membidani lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kita akan mendapatkan penjelasan tentang political will dan rasio legis dari ketentuan-ketentuan hukum yang ada didalamnya yang akan mengeleminir adanya tabrakan dalam penafsiran dari hakim Pengadilan Pidana dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

-       Prof. Dr. Guntur Hamzah, Latar belakang dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diantaranya adalah untuk mengatasi problem kriminalisasi kebijakan, karena adakalanya dalam praktek kesalahan pejabat pemerintahan hanya melakukan kesalahan yang sifatnya administrasi (tidak melakukan korupsi serupiah pun), akan tetapi dianggap melakukan tindakan pidana. Dasar Pemikiran utama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: Kebutuhan untuk menjamin standar proses pengambilan keputusan; Membangun system komunikasi timbal balik antara warga Negara dengan pejabat pemerintahan dalam reformasi birokrasi. Rezim Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sudah memasuki rezim atau generasi dimana hubungan komunikasi timbal balik warga Negara dengan badan dan / atau pejabat pemerintahan, terutama dalam melakukan pelayanan public. Dalam pemberantasan korupsi dapat ditinjau dari dua rezim hukum, yaitu rezim HAN (Hukum Administrasi Negara) lebih mengutamakan preventif, sedangkan rezim hukum pidana merupakan upaya tindakan represif. Penyelesaian HAN (Hukum Administrasi Negara) bersifat reparatoir, artinya ketika ada persoalan harus dapat diselesaikan secara langsung pada saat itu juga. Seperti hasil pemeriksaan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), apabila ada pelanggaran administrasi, maka diselesaikan dengan segera melalui HAN (Hukum Administrasi Negara) sehingga segera diperbaiki kesalahan administrasi itu. Apabila ada kaitannya dengan kerugian Negara, maka kalau dalam rangka menjalankan jabatannya dan terbukti tidak melakukan penyalahgunaan wewenang maka kerugian itu merupakan tanggungjawab negara, akan tetapi kalau ada kelalaian sehingga terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang maka itu menjadi tanggungjawab pribadi si pejabat tersebut. Apabila ada permasalahan hasil temuan antara APIP dan BPK, maka perlu ada komunikasi diantara kedua lembaga ini. Untuk memastikan apakah ada kesalahan administrasi atau kerugian Negara atau tidak, akan tetapi lebih diutamakan lebih dahulu diselesaikan melalui ranah HAN (Hukum Administrasi Negara). Pada saat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan didesain tidak ada perbedaan prinsipil atau subtantif antara wewenang dan kewenangan, yang ada hanya perbedaan gradual. Perbedaan gradual, bahwa ketika yang melakukan kewenangan maka addessat-nya adalah lembaga, dan apabila yang menjalankan itu pejabat pemerintahan maka itu merupakan wewenang. Jadi, kalau ada perbedaan atau dipisahkan antara wewenang dan kewenangan akan menimbulkan kontradiksi-kontradiksi.

-          Dr. Andhi Nirwanto, titik Singgung antara hukum pidana dengan HAN (Hukum Administrasi Negara) bukan hanya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tetapi juga dengan UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, maupun UU BPK. Secara teori dan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, HAN sudah memasuki wilayah hukum pidana maupun hukum perdaat. Bahkan dibeberapa Negara (Amerika, Inggris, dan Belanda) berdasarkan hasil penelitian Dr. Andhi Nirwanto, penyelesaian tindak pidana adakalanya diselesaikan melalui sarana HAN, seperti kasus Penyuapan dalam proyek penanaman kapas transgenic di amerika melanggar foreign action act akan tetapi penegak hukum disana, yaitu department of justice dengan security action commission menyelesaikan masalah kerugian Negara dengan denda sebesar US 1,5 juta. Kebebasan (Diskresi) yang dilakukan pejabat pemerintahan tidak dapat dilakukan sebebas-bebasnya, tetapi secara limitative dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, dan wewenang mengandung hak dan kewajiban sehingga dapat dinilai oleh hukum. Problematic atau dilematis yang ada dalam UU tipikor dan UUAP, meliputi dua hal yang berbeda yaitu masalah wewenang dan masalah kewenangan. Wewenang adalah berupa hak badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam menyelenggarakan pemerintahan (Pasal 1 angka 5 UUAP), sedang kewenangan merupakan kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum public (Pasal 1 angka 6 UUAP). Adapun ranah PTUN adalah penyalahgunaan wewenang, sedangakan ranah hukum tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan (Pasal 3 UU Tipikor). Unsur penyalahgunaan kewenangan Pasal 3 UU Tipikor bersifat alternative, karena selaian penyalahgunaan wewenang juga kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan adalah unsur tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan kewenangan pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum (dalam artian tindak pidana) harus disertai dengan adanya mens rea (berniat jahat). Bentuk konkret mens rea adanya actus reus berupa fraud, conflict of interest, dan illegality, sehingga merupakan tindak pidana kejahatan. Sedangkan akibat dari penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang dalam ranah HAN adalah mengakibatkan keputusan pejabat tidak sah dan dapat dibatalkan.

-    Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., dalam persfektif pembentukannya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berada diujung hilir, yang hulunya ada di UU Aparatur Sipil Negara (UU No.5 Tahun 2014), dan tujuannya adalah mewujudkan good governance. Berawal dari UU ASN, kemudian mengalir profesi ASN dibawa ke UU Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014), disinilah mulai mengadopsi paradigma restorative justice. Mulai mengedepankan unsur pencegahan dan penindakan dilakukan secara bersamaan, UU Pemda secara eksplisit menyatakan bahwa masyarakat yang keberatan dapat mengadukan kepada Aparat penegak hukum, setelah ada pengaduan aparat penegak hukum berkoordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintahan (APIP) seperti: BPKP, Inspektorat Jenderal, atau Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota. Bila tindakan kesalahan bersifat administrative diselesaikan secara internal, sedangkan bila ada indikasi tindak pidana maka diselesaikan melalui aparat penegak hukum. UU Pemda ini belum menyelesaikan permasalahan apa tolak ukur kesalahan itu merupakan bersifat administrative atau pidana, kemudian dibuatlah hukum materilnya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Konsep penting dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini sebetulnya hanya ada 4 (empat), yaitu: Tindakan, Keputusan, Wewenang; Kewenangan. Apabila dicermati mengenai konsep tindakan dan/atau keputusan pejabat pemerintahan baik dalam UUAP, UU ASN, dan UU Pemda, sebetulnya sedang dibangun paradigma baru dalam berhukum antara pendekatan pencegahan, penindakan, dan restorative justice dilakukan secara bersamaan. Ketiga undang-undang ini filosofisnya untuk mewujudkan good governance. Artinya ditujukan kepada aparatur pemerintahan yang beritikad baik dan jujur. Jadi, ketiga undang-undang ini tidak untuk melindungi aparatur pemerintahan yang beritikad buruk dan tidak jujur. Maksud dalam UUAP yang dimaksud tindakan pemerintahan bukan hanya yang bersikap aktif, akan tetapi juga yang bersikap diam (pasif) juga, dan dapat dilakukan oleh siapa saja berdasarkan pelimpahan wewenang (atribusi, delegasi, atau mandat) yang ada. Adapun, keputusan hanya dapat dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Permohonan yang diajukan ke PTUN adalah oleh pejabat atau badan, dapat pejabat tinggi atau pejabat aparatur penyelenggaraan pemerintahan yang berkepentingan terhadap adanya LHP, dan yang dinilai oleh Hakim TUN adalah tindakan dari badan atau pejabat yang bersangkutan apakah ada unsur penyalahgunaan wewenang atau tidak.

-        Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., L.LM, Ada perubahan politik hukum (yang merupakan kemauan pemerintahan dan DPR) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi, termasuk UUAP. Kelemahan dari UU Tipikor, khususnya Pasal 3, sebelumnya tidak ada batasan jumlah kerugian Negara yang dianggap sebagai tindakan korupsi kalau dua unsur sudah terpenuhi, dan tidak ada pengertian penyalahgunaan kewenangan. UUAP ini sudah memberikan pengertian penyalahgunaan wewenang yaitu melampaui batas kewenangan, mencampuradukan kewenangan, dan sewenang-wenang, sehingga dalam implementasinya para penyidik dan penuntut perlu memahami UUAP ini. Perlu adanya keselarasan dalam penegakan hukum penyalahgunaan wewenang, antara penegakan hukum pidana di pengadilan tipikor dan penegakan hukum administrasi di PTUN, agar tidak adanya tumpang tindih atau menghasilkan putusan yang saling bertentangan. Mahkamah Agung perlu menyikapi hal ini. Dengan adanya UUAP ini, maka kedepan UU Tipikor dan UU KPK perlu direvisi yang mengarah pada pencegahan korupsi. Arahnya penegakan hukum pada dasarnya adalah: pencegahan, penindakan dan restiratif (pemulihan).

-        Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., pada prakteknya, pencegahan korupsi hasilnya lebih baik dari pada penindakan korupsi. Dalam penindakan korupsi jangan sampai melanggar hak-hak tersangka. Penindakan dalam arti Law Enforcement pada saat sekarang ini yang diutamakan adalah dengan cara-cara yang beretika.

-        Prof. Dr. Laica Marzuki, S.H., M.H., Undang-Undnang Administrasi Pemerintahan telah memberikan kewenangan yang bersifat atributif kepada PTUN, antara lain dalam hal penanganan penyalahgunaan wewenang (khususnya diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21). Undang-Undnang Administrasi Pemerintahan (UUAP) mengatur dua format dari penyalahgunaan wewenang; Penyalahgunaan wewenang dari keputusan administrasi pemerintahan. Penyalahgunaan wewenang dari tindakan administrasi pemerintahan. Mengenai perbedaan istilah antara penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan kewenangan, penyelesaiannya perlu dilihat dari istilah “jabatan” itu sendiri. Menurut logeman, pada setiap jabatan terdapat atau melekat yang namanya kewenangan sebagai badan hukum public, jabatan tidak dapat berjalan atau dilaksanakan sendiri, tapi diwakili atau dilaksanakan oleh rechtsperson yaitu oleh pejabat administrasi pemerintahan. Jabatan itu bersifat tetap dan langgeng, berbeda dengan pejabat yang dating dan pergi silih berganti. Masing-masing pejabat memiliki wewenang, dan adakalanya memiliki diskresi. Diskresi merupakan kebebasan yang diberikan kepada pejabat pemerintahan dalam rangka menjalankan wewenangnya. Diskresi pejabat satu dengan lainnya tidak selalu sama. Diskresi ada dua macam, yang bersifat luas dan terikat. Undang-Undnang Administrasi Pemerintahan (UUAP) dapat menguatkan dan dapat juga melemahkan tindak pidana korupsi. Pasal 21 UU AP masuk dalam ranah HAN dan bersifat luas, yaitu penyalahgunaan wewenang dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga peraturan yang dibuat oleh administrasi pemerintahan itu sendiri. Misalnya, tatkala Hakim TUN berdasarkan Pasal 21 UU AP menilai penyalahgunaan wewenang dengan dasar pertimbangan hukum belum ada akibatnya, itu tidak dibenarkan dalam hukum terutama dalam pemberantasan korupsi, karena Pasal 3 UU Tipikor yang mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang merupakan delik formil artinya kalau sudah terpenuhi rumusan perbuatan (deliknya) maka itu adalah tindakan korupsi.

-        Prof. Dr. Solly Lubis, S.H., UU AP merupakan hukum materil HAN, sedangkan sedangkan PTUN banyak mengatur hukum formil HAN. Perlu adanya harmonisasi antara ketentuan yang mengatur unsur penyalahgunaan wewenang/kewenangan dalam UU AP (hukum materil HAN) dan UU Tipikor (hukum materil hukum pidana korupsi). Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) merupakan Lex Generalis pada dasarnya sebagai upaya dalam rangka untuk meningkatkan pemerintahan yang lebih baik (good governance) yaitu dalam rangka preventif, sedang UU Tipikor merupakan Lex Spesialis dititikberatkan pada tindakan represif. Apakah Undang-Undnang Administrasi Pemerintahan (UUAP) ini melemahkan atau menguatkan tindak pidana korupsi? Perlu dilihat dari ketentuan didalamnya apakah UU AP sudah mengatur secara lengkap lingkup tata kerja dan disiplin aparatur pemerintahan yang secara khusus disesuaikan dengan ancaman hukum yang sudah disiapkan dalam UU Tipikor, disisi lain dilihat apakah UU Tipikor sudah diatur norma-norma yang antisipatif terhadap kemungkinan tindakan aparatur pemerintahan yang menyimpang dari lingkup tata kerja dan disiplin yang sudah diatur. Kalau kedua undang-undang ini belum mengatur hal tersebut, maka para ahli dan praktisi perlu duduk bersama dalam menyikapinya untuk mencari solusi yang baik, supaya tidak ada permasalahan dalam implementasinya.

-          H. Arsyad Sanusi, S.H., M.H, Norma penyalahgunaan wewenang/kewenangan ada konflik rule antara kedua undang-undang tersebut. UU AP dalam hal penyalahgunaan wewenang menganut delik materil, sedang UU tipikor menganut delik formil. Jadi perlu ada harmonisasi dalam perubahan undang-undang nantinya. Pemberantasan Korupsi selama ini belum menganut crime control, artinya: legal culture yang cocok untuk bangsa Indonesia berupa due process modern yang lebih hati-hati dalam penindakan terhadap kasus korupsi, bukan tangkap dulu pelaku baru pembuktiannya belakangan, tetapi harus ada pembuktian dulu baru dilakukan penangkapan.

-          Dr. Lintong O. Siahaan, S.H., M.H., Sekitar 23 Tahun, yaitu sejak berlakunya UU No. 5 Tahun 1986 dan PTUN dibentuk tahun 1991, hakim TUN memutus dengan tidak menggunakan HAN materilnya yang termodifikasi, melainkan hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terpencar, sehingga terdapat kesulitan. Sejak UU AP disahkan akan lebih meringankan hakim TUN dalam menerapkan penegakan HAN ke depan. Pasca Undang-Undnang Administrasi Pemerintahan (UUAP) ini berlaku, terhadap perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah sudah dapat diterapkan di PTUN sebagaimana yang ada di PTUN Perancis. Kalau Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) ini dipatuhi oleh pejabat pemerintahan maka akan tertutup tindakan korupsi dilakukan, kecuali kalau berupa tindakan karena mens rea sudah masuk wilayah tindak pidana.

 

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat diambil kesimpulan terkait penyalahgunaan wewenang menurut hukum administrasi dalam hal ini UUAP merupakan upaya hukum preventif terhadap terjadinya tindak pidana korupsi sedangkan penyalahgunaan kewenangan menurut hukum pidana (UUPTPK) merupakan upaya hukum represif terhadap tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan pejabat negara. Penyalahgunaan wewenang baik menurut hukum administrasi ataupun hukum pidana memiliki ranah hukum masing-masing, walaupun demikian keduanya saling memiliki hubungan yang erat, disatu sisi UUAP menjamin kepastian hukum terhadap tindakan pejabat negara didalam menjalankan pemerintahan, sebaliknya UUPTPK melindungi kepentingan negara terhadap tindakan pejabat negara yang korup atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang pastinya merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan serta pembangunan. Konsekuensi hukum diterapkannya pengujian penyalahgunaan kewenangan berdasarkan UUAP adalah tindakan pejabat negara yang diputus berdasarkan pengujian bukan merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan maka tindakan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk Aparat Penegak hukum masuk untuk melakukan penyelidikan ataupun penyidikan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan, sedangkan apabila menurut pengujian di PTUN terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan (dengan adanya niat jahat dalam hukum pidana), maka terhadap tindakan pejabat negara tersebut dapat dilakukan penyelidikan ataupun penyidikan tindak pidana korupsi. Pengujian penyalahgunaan kewenangan ini dimaksudkan untuk melindungi tindakan pejabat negara yang memiliki itikad baik dalam menjalankan kewenangannya.

 

 

Sumber:

Abdul Latief, Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Group. 2010

Pimpinan Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI), Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, Hasil Seminar Nasional Dalam Rangka Hari Ulang Tahun IKAHI Ke – 62 “Peradilan Tindak Pidana Korupsi Ke Depan Jakarta, 26 Maret 2015” Sinar Grafika. 2015

Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, G. H. Addhink, J.B.J.M. ten Berge, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi. Gadjah Mada University Press. 2011

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Hits: 16518