PEDOMAN PENILAIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI PTUN

Category: Berita Published: Thursday, 04 May 2017 Written by Admin

PEDOMAN PENILAIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI PTUN

 

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) menyatakan Penilaian unsur Penyalahgunaan Wewenang menjadi ranah PTUN, akan tetapi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (UUPTUN) belum ada mengatur ketentuan hukum acaranya sehingga Mahkamah Agung merespon dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Penilaian unsur Penyalahgunaan Wewenang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bab I Pasal 1 merupakan ketentuan umum Pedoman Beracara Penilaian unsur Penyalahgunaan Wewenang;

Bab II Pasal 2 & Pasal 3 merupakan Kekuasan Pengadilan dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon;

Pemohon sebagaimana Pasal 3 adalah Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah dan karenanya mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan dan/atau tindakan dinyatakan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang.

Read more ...

PENYALAHGUNAAN WEWENANG MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Category: Berita Published: Tuesday, 02 May 2017 Written by Admin

PENYALAHGUNAAN WEWENANG MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

 

Ada yang beranggapan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai pelemahan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dikarenakan pada UUAP mengatur terkait dengan pengujian tindakan penyalahgunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya di Pengadilan Tata Usaha Negara yang secara langsung masuk ke dalam ranah hukum administrasi. Sebagaimana diketahui penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang termasuk dalam ranah hukum pidana.

Pada Pasal 21 UUAP secara tegas mengatur “(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.” Pengadilan disini adalah pengadilan tata usaha negara.

Read more ...

Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Pada Hukum Administrasi

Category: Berita Published: Saturday, 29 April 2017 Written by Admin

Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Pada Hukum Administrasi

 

1.   Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara tegas menyatakan: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

    Unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

Read more ...

Ajaran Sifat Melawan Hukum

Category: Berita Published: Wednesday, 12 April 2017 Written by Admin

 

Pengertian Melawan Hukum (wederrechtelijkheid)

Pengertian melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Adapun pengertian melawan hukum menurut para ahli meliputi:

Van Hamel menjelaskan makna kata hukum dalam frase “melawan hukum” sebagai berikut: positif yakni, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau merusak hak orang lain, negatif yakni melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum, atau tanpa kewenangan.

Simons, menjelaskan melawan hukum merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum, hukum yang dituju oleh perbuatan tersebut tidak harus suatu hak subjektif tetapi juga dapat merupakan suatu hak pada umumnya.

Noyon dan Langemeijer mendapat sokongan dari Pompe menyatakan melawan hukum memiliki arti bertentangan dengan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan tertulis) dan hukum tidak tertulis (aturan-aturan yang tidak tertulis).

Van Bemmelen dan Van Hattum mengartikan melawan hukum itu tidak terbatas pada bertentangan dengan hukum tertulis.

 

Read more ...

Tindak Pidana Pencucian Uang

Category: Berita Published: Tuesday, 04 April 2017 Written by Admin

 

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pengertian Pencucian Uang Menurut Para Ahli:

Neil Jensen Money Laundering diartikan sebagai proses perubahan keuntungan dari kegiatan melawan hukum menjadi aset keuangan dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber yang bersifat legal.

Giofani & (BIS) Bank for International Settlement membuat pengertian Money Laundering berupa: suatu proses dengan mana asset pelaku, terutama asset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah.

J. Koers, Penuntut Umum dari Nederland berpendapat bahwa Money Laundering merupakan satu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal usul tersebut.

Read more ...