PENYALAHGUNAAN WEWENANG MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

 

Ada yang beranggapan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai pelemahan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dikarenakan pada UUAP mengatur terkait dengan pengujian tindakan penyalahgunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya di Pengadilan Tata Usaha Negara yang secara langsung masuk ke dalam ranah hukum administrasi. Sebagaimana diketahui penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang termasuk dalam ranah hukum pidana.

Pada Pasal 21 UUAP secara tegas mengatur “(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.” Pengadilan disini adalah pengadilan tata usaha negara.

Read more: PENYALAHGUNAAN WEWENANG MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG...

Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Pada Hukum Administrasi

 

1.   Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara tegas menyatakan: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

    Unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

Read more: Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Pada Hukum...

 

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pengertian Pencucian Uang Menurut Para Ahli:

Neil Jensen Money Laundering diartikan sebagai proses perubahan keuntungan dari kegiatan melawan hukum menjadi aset keuangan dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber yang bersifat legal.

Giofani & (BIS) Bank for International Settlement membuat pengertian Money Laundering berupa: suatu proses dengan mana asset pelaku, terutama asset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah.

J. Koers, Penuntut Umum dari Nederland berpendapat bahwa Money Laundering merupakan satu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal usul tersebut.

Read more: Tindak Pidana Pencucian Uang

 

Pengertian Melawan Hukum (wederrechtelijkheid)

Pengertian melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Adapun pengertian melawan hukum menurut para ahli meliputi:

Van Hamel menjelaskan makna kata hukum dalam frase “melawan hukum” sebagai berikut: positif yakni, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau merusak hak orang lain, negatif yakni melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum, atau tanpa kewenangan.

Simons, menjelaskan melawan hukum merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum, hukum yang dituju oleh perbuatan tersebut tidak harus suatu hak subjektif tetapi juga dapat merupakan suatu hak pada umumnya.

Noyon dan Langemeijer mendapat sokongan dari Pompe menyatakan melawan hukum memiliki arti bertentangan dengan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan tertulis) dan hukum tidak tertulis (aturan-aturan yang tidak tertulis).

Van Bemmelen dan Van Hattum mengartikan melawan hukum itu tidak terbatas pada bertentangan dengan hukum tertulis.

 

Read more: Ajaran Sifat Melawan Hukum

 

30 (TIGA PULUH) BENTUK / JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI DIKELOMPOKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Melawan Hukum Untuk Memperkaya Diri Sendiri dan Dapat Merugikan Keuangan Negara

Pasal 2, Ayat 1 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”.

Read more: Pengelompokan Tindak Pidana Korupsi